Berdayakan Desa dengan Program OVOC


22 May 2019



Ketimpangan di desa dan kota kerap menimbulkan sejumlah persoalan dalam banyak bidang. Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat peluncuran One Village One Company (OVOC) di Saung Ciburial, Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, kemarin (20/12).

Permasalahan itu, sebut Gubernur yang karib disapa Emil itu, disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dengan menyusun strategi pengembangan desa, yang terangkum dalam program Desa Juara.

Sebut dia program Desa Juara, melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam konsep OVOC. Dia mengatakan hal itu merupakan langkah awal untuk membuktikan, bahwa desa memiliki potensi untuk lebih berdaya. Apalagi Jawa Barat lebih dari sekitar 5.300 dan bentang alam masing-masingnya cukup beragam.

Emil menyebutkan, latar belakang dipilihnya Desa Sukalaksana, sebagai lokasi peresmian mengingat lokasi itu memiliki kawasan ekowisata Saung Ciburial. Saung itu dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total area sekitar tiga hektar, dilengkapi dengan cottage. Menurutunya itu, dinilai telah berhasil mewujudkan pemberdayaan desa dengan memadukan potensi alam dan budaya lokal yang ada.

”Untuk di desa sendiri memang pada umumnya ada yang indah ada yang biasa saja,” ujar Emil.

 

Karena itu sebut dia, desa yang memiliki potensi bentang alam yang indah harus dapat mengoptimalkan potensi itu. Sementara berkait dengan soal ketimpangan antara desa dan kota, menurutnya negara mutlak perlu melakukan intervensi sehingga perlu penciptaan lapangan kerja hadir di tiap-tiap desa.

”Sehingga masyarakat di desa tak perlu mencari kerja di kota, karena lewat OVOC diharapkan masyarakat desa, tetap dapat menikmati indahnya kehidupan di desa. Namun pendapatanya setara dengan masyarakat kota,” paparnya.

OVOC, akan berbeda konsep dengan BUMDes. Karena akan terlebih dahulu mencari pasar sebelum mendirikan perusahaan. Nantinya, setiap desa akan dibantu pemerintah dari segi pemasaran. Sementara Pemprov Jabar akan menyiapkan forum pembeli dari potensi yang ada di desa.

”BUMDes itu kebanyakan setengahnya tak berhasil karena didirikan perusahaan, tapi marketingnya diantep (dibiarkan). Dan dengan program ini (OVOC), nanti tak ada lagi permasalahan cara menjual. Marketingnya, nanti si perusahaan yang kita kontrol dari Gedung Sate. Jadi ada forum pembeli namanya, forum pembeli ini yang memastikan tidak ada lagi permasalahan cara menjual,” katanya.

Rencananya setiap desa akan mendapat modal dasar Rp 100 juta, dan Emil menyebut per Januari 2019 akan ada 600 desa yang mengikuti program OVOC di mana permodalan selanjutnya akan dibantu perusahaan-perusahaan.

”Selanjutnya ada bjb dan lain-lain. Kalau sudah bergulir masuk ke ekonomi sebenarnya,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, dalam pengembangan desa tentu butuh modal yang tak sedikit. Karena itu, Pemprov telah menyiapkan skema permodalan yang menggandeng perbankan yakni melalalui bank bjb.

”bjb punya siapa? Punya Pemprov, jadi bunganya jangan terlalu mahal dan sebagainya, jadi ada kekhususan kekhususan. Kita mendirikan bank bjb itu untuk diri kita sendiri,” sambungnya.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang melaksanakan tugas Direktur Utama bank bjb, Agus Mulyana menjelaskan, bjb selama ini selalu mencermati potensi perekonomian di desa-desa. Pihaknya juga selalu berupaya menyelaraskan kegiatan usaha bank bjb dengan program Pemprov melalui produk dan program pemberdayaan desa, yaitu program PESAT bank bjb bagi desa.

”Dengan produk tersebut, bank bjb dapat hadir sebagai bank yang produk-produknya dapat diakses sampai dengan wilayah administratif di bawah kecamatan atau desa. Dan guna menyukseskan program ini, maka berbagai unsur akan dilibatkan, baik dari pemerintah, non-pemerintah, maupun masyarakat,” tambah Agus.

Unsur pemerintah antara lain meliputi Kemendagri, Kemen Desa-PDTT, OJK, Pemprov Jawa Barat melalui Perangkat Daerah Leading Sector-Non Leading Sector. ”Selain bank bjb, juga terdapat unsur non-pemerintah lainnya seperti Badan Usaha Swasta, Perguruan Tinggi di Jawa Barat, dan sejumlah asosiasi masyarakat,” sebutnya.

Agus juga memaparkan, dalam program OVOC, unsur masyarakat diikutsertakan seperti lembaga masyarakat di desa, mulai dari BPD, LPM, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan BUMDesa. Selain itu, terdapat kelompok seniman dan cendikiawan, sesepuh kampung adat di Jawa Barat, LSM, Ibeka, hingga pondok pesantren di Jawa Barat.

 

SUMBER : Jabarekspres.COM